Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, transformasi digital melalui Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) menjadi instrumen fiskal yang sangat krusial. 

Sejalan dengan visi tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan Capacity Building Pengisian Kinerja TP2DD se-Provinsi Banten dalam Rangka Championship 2026. 

Acara yang berlangsung pada Rabu hingga Kamis, 1-2 April 2026 di Hotel Harris & Convention Gading Serpong ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaporkan kinerja digitalisasi daerah mereka.

Sinergi untuk Narasi Digitalisasi yang Berkualitas

Penyelenggaraan capacity building ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antara Bank Indonesia Provinsi Banten dengan UKMINDONESIA.ID bersama TUMBU.CO.ID sebagai pelaksana kegiatan. Kemitraan ini berfokus pada layanan pelatihan (training) narasi kepenulisan untuk pengisian dokumen Championships TP2DD 2026. 

Ini merupakan kali ketiga UKMINDONESIA.ID dipercayakan untuk melatih perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Banten, hal ini menunjukkan pentingnya kemampuan komunikasi dan dokumentasi yang baik dalam mengevaluasi keberhasilan digitalisasi daerah.

Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari instansi pemerintah daerah, mulai dari Pemerintah Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, hingga Kabupaten Lebak, yang bertugas sebagai Person In Charge (PIC) atau penanggung jawab dalam Championship TP2DD.

Antusiasme peserta sangat tinggi, terlihat dari semangat mereka mengaplikasikan ilmu narasi yang diajarkan oleh fasilitator hingga larut malam.

Mengapa Championship TP2DD Itu Penting?

Evaluasi kinerja melalui Championships TP2DD bukan sekadar kompetisi antar-daerah, melainkan instrumen monitoring untuk menilai komitmen, kebijakan, dan realisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). 

Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, skor Championships yang tinggi berkorelasi positif terhadap besarnya realisasi Pajak dan Retribusi Daerah (PAD).

Dalam sesi materi, Aldi Naufal Ilham dari Sekretariat Satgas P2DD (Kemenko Perekonomian) memaparkan evaluasi dari Championships tahun 2025 sebagai acuan untuk tahun 2026. Penilaian Championship TP2DD mencakup tiga aspek utama:

1. Proses (20%): Menilai kegiatan seperti High Level Meeting (HLM), Capacity Building, dan literasi masyarakat.
2. Output (50%): Menilai ekosistem digital (Indeks ETPD, SPBE), ketersediaan aturan/regulasi, dan implementasi roadmap.
3. Outcome (30%): Menilai realisasi pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) serta persentase penerimaan pajak dan retribusi secara non-tunai.
   

Banten Raih Dua Juara Championship TP2DD

Provinsi Banten memiliki rekam jejak yang cukup membanggakan di tingkat nasional. Pada Championships 2025 lalu, Kota Tangerang Selatan meraih peringkat pertama Championship 2025 tingkat kota wilayah Jawa-Bali, sedangkan Kota Cilegon meraih peringkat pertama kategori Rookie of The Year Championship 2025.

Namun, bagi daerah lain di Banten, tantangan tahun ini adalah menaikkan peringkat dan memastikan narasi pelaporan sesuai dengan fakta di lapangan.

Satgas P2DD juga menekankan pentingnya menghindari kesalahan umum dalam pelaporan (common mistakes), seperti dokumen roadmap yang belum disahkan melalui peraturan kepala daerah atau pengisian data nominal rupiah yang tidak teliti.

Langkah Menuju Kemandirian Fiskal

Melalui kegiatan ini, diharapkan Pemda di seluruh Banten tidak hanya mengejar penghargaan, tetapi benar-benar mampu mendorong kemandirian daerah melalui digitalisasi. 

Strategi modernisasi administrasi pendapatan daerah, seperti optimalisasi PBB-P2 dan PKB melalui kanal pembayaran digital (QRIS, KKI, dan platform e-services), terbukti dapat meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan tanpa harus menaikkan tarif pajak.

Sebagai tindak lanjut, seluruh TP2DD di Banten didorong untuk segera menyusun program unggulan yang inovatif, orisinil, dan selaras dengan prioritas nasional agar siap bersaing di Championship 2026. 

Digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Jika artikel ini bermanfaat, mohon berkenan bantu kami sebarkan pengetahuan dengan membagikan tautan artikelnya, ya!

Kamu juga bisa mendukung keberlanjutan konten edukatif di website kami melalui fitur dukung UKM Indonesia di bawah artikel ini.

Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin bergabung dengan komunitas UMKM—yuk daftar jadi anggota melalui ukmindonesia.id/registrasi. Berkomunitas bisa bantu kita lebih siap untuk naik kelas!