Riset gabungan Bank Indonesia dan Women's World Banking terhadap kelompok usaha subsisten di empat wilayah Indonesia menemukan bahwa mayoritas anggota UMKM perempuan justru punya partisipasi jauh lebih rendah dalam pengambilan keputusan dibanding jumlahnya. Ada satu pola kepemimpinan spesifik yang paling sering memicu kesenjangan ini — dan sayangnya masih jadi struktur paling umum di lapangan.

Sahabat Wirausaha, pernah nggak kamu perhatikan sebuah kelompok usaha yang anggotanya hampir semua perempuan, tapi yang paling sering bicara soal arah usaha, negosiasi harga, atau keputusan besar justru bukan mereka? Yang lebih mengejutkan, pola ini paling sering muncul justru di kelompok yang terlihat paling ramah perempuan — dipimpin laki-laki dengan anggota mayoritas perempuan. Kalau kelompok usahamu punya struktur seperti ini, ada risiko besar terhadap keberlanjutan usaha yang mungkin belum kamu sadari, dan akan kita bongkar dalam serial artikel ini dan selanjutnya.

Di sebuah kelompok usaha kerajinan di pesisir Belitung, hampir semua anggotanya adalah perempuan. Mereka menganyam, mengemas, sampai menjual — praktis menjalankan seluruh roda usaha sehari-hari. Tapi begitu ada keputusan besar yang harus diambil, suara yang paling didengar sering kali bukan datang dari mayoritas itu. Pola serupa ternyata bukan kasus tunggal. Ini salah satu temuan sentral dari kajian yang melibatkan kelompok usaha perempuan di Jakarta, Belitung, Bali, dan Palu — empat wilayah dengan karakter usaha yang jauh berbeda, tapi ternyata menyimpan masalah yang sama.

Pertanyaannya sederhana tapi mendasar: kalau mayoritas anggota kelompok usaha adalah perempuan, kenapa manfaat ekonominya belum tentu dirasakan setara oleh mereka? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari sekadar "kurang pelatihan" — dan menyangkut struktur kelompok usahamu sendiri.

Baca Juga: 64,5% UMKM Dikelola Perempuan, tapi Kenapa Literasi Keuangannya Ternyata Masih Tertinggal?

Ciri Kelompok Usaha yang Berisiko Meminggirkan Perempuan

Sebelum masuk lebih jauh, penting buat kamu mengenali dulu ciri kelompok usaha yang rawan membuat partisipasi perempuan jadi sekadar formalitas. Berikut perbandingan singkatnya:

Kelompok usaha perempuan dengan kepemimpinan yang timpang cenderung menunjukkan tanggung jawab yang menumpuk pada segelintir pengurus, sementara mayoritas anggota hanya menjalankan peran teknis tanpa akses ke keputusan strategis.

Kalau kelompok usahamu mengarah ke kolom kiri tabel di atas, kamu nggak sendirian — dan ini bukan salahmu semata. Ini justru pola yang berulang di banyak kelompok usaha subsisten di Indonesia.

Kenapa Bank Indonesia dan Women's World Banking Turun Tangan?

Sejak beberapa tahun terakhir, Bank Indonesia menjalankan Program Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif (EKI) Berbasis Kelompok Subsisten untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah lewat pendekatan berkelompok. Programnya sudah menjangkau banyak kelompok usaha perempuan di berbagai daerah lewat pelatihan literasi keuangan, penguatan kapasitas usaha mikro, hingga akses ke layanan keuangan formal.

Tapi ada satu pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab: apakah pendekatan yang sama untuk "kelompok" secara umum benar-benar mengakomodasi kebutuhan berbeda antara anggota perempuan dan laki-laki di dalamnya? Riset-riset terdahulu memberi petunjuk kuat bahwa ketika perempuan pelaku UMKM mendapat akses setara terhadap pelatihan, modal, dan jaringan usaha, dampaknya bukan cuma buat dirinya sendiri — ada efek berantai ke kesejahteraan keluarga dan komunitas sekitarnya.

Dari sinilah Bank Indonesia menggandeng Women's World Banking untuk menelaah lebih dalam sejauh mana program EKI sudah mengakomodasi kebutuhan spesifik perempuan, sekaligus merumuskan rekomendasi berbasis bukti untuk memperkuat pendekatan yang responsif gender.

Metode yang Dipakai: Bukan Sekadar Survei

Yang membedakan kajian ini adalah pendekatannya. Alih-alih hanya menyebar kuesioner dan menghitung persentase, tim peneliti memakai pendekatan Women-Centered Design (WCD) — metode yang menempatkan pengalaman dan kebutuhan perempuan sebagai titik tolak, bukan kategori tambahan yang ditempel belakangan.

Pendekatan ini dipadukan dengan metode campuran (mixed-methods): data kuantitatif dari survei anggota dan pengurus kelompok usaha perempuan, digabung dengan wawancara mendalam yang menangkap cerita dan negosiasi personal yang nggak bisa direkam angka semata.

Empat Wilayah, Empat Cerita Berbeda

Riset dilakukan di empat wilayah yang sengaja dipilih karena karakter geografis, sosial, dan ekonominya berbeda-beda:

• Jakarta — kelompok usaha kuliner yang bergerak cepat mengikuti dinamika pasar urban.
• Belitung — kelompok berbasis perikanan yang bergulat dengan keterbatasan infrastruktur.
• Bali — kelompok kerajinan yang kental dengan struktur komunitas adat.
• Palu — kelompok pertanian yang tumbuh organik dari kedekatan sosial warganya.

Keberagaman ini penting, karena norma gender ternyata nggak bekerja dengan cara yang seragam di setiap tempat — sesuatu yang akan kita bahas lebih detail di artikel selanjutnya dalam seri ini.

Temuan Utama yang Perlu Kamu Tahu

Studi ini mengungkap paradoks yang cukup mengganggu: meski mayoritas anggota kelompok usaha adalah perempuan, partisipasi mereka sering bersifat simbolik. Mereka hadir secara jumlah, tapi belum tentu hadir secara pengaruh. Beberapa faktor yang berkelindan di baliknya antara lain dominasi figur sentral dalam pengambilan keputusan, akses pelatihan yang nggak merata, keterbatasan literasi keuangan digital, hingga pencatatan keuangan kelompok yang belum terstandarisasi.

Sebaliknya, kelompok dengan kepemimpinan seimbang antara laki-laki dan perempuan, pencatatan transparan, serta keterhubungan baik dengan ekosistem layanan keuangan menunjukkan tingkat keberlanjutan usaha dan inklusi keuangan yang jauh lebih tinggi.

Apa Selanjutnya untuk UMKM-mu?

Perempuan mewakili lebih dari separuh populasi produktif Indonesia. Kalau kamu tergabung dalam kelompok usaha, mengenali pola-pola di atas adalah langkah pertama sebelum masuk ke pembahasan lebih teknis: bagaimana norma gender membentuk sektor usaha, kenapa digitalisasi keuangan kelompok belum sampai ke individu, dan bagaimana pelatihan bisa dirancang biar benar-benar menjangkau semua anggota.

Di artikel selanjutnya, kita mulai dari akarnya: bagaimana norma gender diam-diam menentukan siapa yang boleh menjalankan usaha apa, dan siapa yang akhirnya memegang kendali.

Ilmu dan informasi yang bermanfaat layak untuk terus bergerak. Yuk, bantu kami sebarkan kepada sesama pelaku usaha yang mungkin sedang membutuhkannya.

Kamu juga bisa berkontribusi lebih jauh dengan mendukung keberlanjutan konten edukatif ini melalui fitur Dukung Kami di bawah artikel ini.

Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin tumbuh dalam komunitas yang saling menguatkan, bergabunglah di ukmindonesia.id/registrasi. Tempat para pelaku UMKM belajar bersama dan naik kelas.

Daftar Referensi: 

• Bank Indonesia & Women's World Banking. (2025). Menuju model bisnis inklusif yang responsif gender: Pembelajaran dari kelompok subsisten di Indonesia. Bank Indonesia.
• Sumber foto: oleh Hartono Subagio di Unsplash.com