Sumber foto: magnific.com

Sepanjang seri ini kita sudah bahas norma gender, tipe kelompok, kesenjangan digital, hingga peran ganda perempuan yang dianggap menghambat pertumbuhan usaha. Menurut kajian Bank Indonesia dan Women's World Banking, semua persoalan itu punya satu benang merah solusi: prinsip APKM. Tapi penerapannya ternyata perlu dimulai jauh sebelum kelompok usaha itu terbentuk — bukan setelah masalah muncul.

Sahabat Wirausaha, kalau empat artikel sebelumnya bikin kamu geregetan mikir "terus solusinya gimana?" — inilah jawabannya. Kajian ini merangkum rekomendasinya ke dalam tiga tahap program: persiapan, implementasi, dan monitoring-evaluasi. Menariknya, satu tahap yang paling sering dilewatkan justru yang paling menentukan arah program ke depan — dan sering dianggap "administratif saja".

Bayangkan sebuah program pemberdayaan yang sudah berjalan bertahun-tahun, dengan pendamping yang rajin turun ke lapangan. Tapi kalau sejak awal pembentukan kelompok tidak pernah ditanya siapa yang benar-benar berdaya dan siapa yang cuma jadi pelengkap, hasil akhirnya bisa jauh dari harapan — meski niatnya sudah baik. Di sinilah kajian Bank Indonesia dan Women's World Banking menawarkan kerangka yang lebih sistematis.

Baca Juga: Benarkah Peran Ganda Perempuan Jadi Penghalang Utama untuk Bertumbuh dalam Kelompok Usaha?

Prinsip APKM: Benang Merah dari Semua Temuan

Menurut kajian ini, satu kerangka analisis yang dipakai untuk membedah semua temuan di seri ini adalah APKM — Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat. Empat dimensi ini dipakai untuk menilai sejauh mana sebuah program benar-benar memberdayakan perempuan, bukan sekadar melibatkan mereka secara jumlah.

Sumber: Kajian Bank Indonesia & Women's World Banking, 2025.

Kalau ditarik ke empat artikel sebelumnya, setiap temuan sebenarnya bisa dipetakan ke salah satu dimensi ini — mulai dari akses ke sektor usaha, partisipasi dalam kepemimpinan, kontrol atas rekening pribadi, sampai manfaat nyata dari pelatihan.

Tahap Persiapan: Fondasi yang Sering Dilewatkan

Menurut kajian ini, tahap persiapan bukan sekadar administrasi awal, tapi penentu arah program. Beberapa rekomendasi kuncinya:

• Branding program yang inklusif — menampilkan perempuan dan laki-laki sebagai aktor ekonomi yang setara sejak materi sosialisasi, modul, hingga kisah inspiratif yang diangkat.

• Integrasi materi kesetaraan gender dalam pelatihan pendamping lapangan, termasuk cara mengidentifikasi kesenjangan APKM dan bentuk diskriminasi gender seperti stereotip atau peran ganda.

• Seleksi kelompok lewat asesmen yang lebih komprehensif — memetakan model bisnis kelompok (kolektif/kemitraan, organik/programatik) sejak awal, sekaligus menilai kesiapan rumah tangga anggota perempuan.

• Pelibatan Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) sejak awal, idealnya dengan target konkret berbasis gender — misalnya persentase anggota perempuan yang membuka rekening formal.

Baca Juga: Perempuan Mayoritas, Suara Minoritas: Potret Kelompok Usaha Subsisten di Indonesia

Tahap Implementasi: Kelembagaan yang Setara, Bukan Sekadar Kuota

Pada tahap ini, menurut kajian ini, penguatan kapasitas kelompok harus berjalan beriringan dengan penguatan individu dan kelembagaan. Rekomendasi utamanya meliputi:

• Representasi seimbang dalam pengambilan keputusan — bukan sekadar kuota jumlah anggota perempuan, tapi lewat rotasi peran (moderator, notulen, ketua) agar keterlibatan benar-benar bermakna.

• Pelatihan kepemimpinan responsif gender bagi pengurus dan calon pemimpin kelompok.

• Desain program berbasis persona anggota — menyesuaikan metode pelatihan, materi, dan pendampingan keuangan dengan karakter masing-masing anggota, bukan pendekatan satu-untuk-semua.

• Penyederhanaan pedoman operasional, termasuk jadwal pertemuan rutin yang terstruktur dan strategi memastikan seluruh anggota — bukan cuma pengurus — aktif dalam pelatihan.

Tahap Monitoring dan Evaluasi: Mengukur yang Selama Ini Tak Terlihat

Menurut kajian ini, sistem monitoring yang sudah berjalan (laporan rutin dan site visit) perlu diperkuat dengan indikator gender yang eksplisit. Rekomendasinya termasuk menambahkan bagian khusus dalam laporan rutin pendamping yang mencakup:

• Profil anggota kelompok yang terpilah berdasarkan gender.

• Analisis APKM sebelum dan sesudah pendampingan — mencakup dukungan pasangan, dinamika kepengurusan, hingga potensi glass ceiling.

• Kepemilikan dan kontrol rekening pribadi, serta pengakuan terhadap kontribusi ekonomi anggota perempuan.

• Strategi yang dipakai pendamping untuk mendorong partisipasi setara, seperti penjadwalan yang ramah waktu perempuan.

Dengan kuesioner yang konsisten dari awal sampai akhir program, kajian ini menekankan bahwa perubahan perilaku dan kapasitas anggota bisa terpantau secara lebih terukur — bukan sekadar klaim keberhasilan di akhir program.

Menutup Seri: Dari Kertas Kajian ke Kelompok Usahamu

Setelah menelusuri temuan dan tiga tahap rekomendasi ini, satu hal yang jelas: pemberdayaan perempuan di kelompok usaha bukan soal menambah jumlah anggota perempuan semata, tapi soal memastikan mereka punya akses, suara, kendali, dan manfaat yang setara — dari hal sekecil siapa yang jadi notulen, sampai sebesar siapa yang menentukan arah usaha ke depan.

Kajian Bank Indonesia dan Women's World Banking ini pada akhirnya bukan cuma tentang program EKI Berbasis Kelompok Subsisten. Ia jadi cermin untuk kelompok usaha manapun di Indonesia, termasuk mungkin kelompok usahamu sendiri. Semoga bermanfaat!

Baca juga: Punya Rekening Sendiri Ternyata Belum Cukup untuk Perempuan Pelaku Usaha Mandiri

Jika artikel ini bermanfaat, mohon berkenan bantu kami sebarkan pengetahuan dengan membagikan tautan artikelnya, ya!

Follow Instagram @ukmindonesiaid biar nggak ketinggalan informasi atau program penting seputar UMKM. Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin bergabung dengan Komunitas UMKM di bawah naungan kami di UKMIndonesia.id - yuk gabung dan daftar jadi anggota komunitas melalui ukmindonesia.id/registrasi. Berkomunitas bisa bantu kita lebih siap untuk naik kelas!

Referensi: Bank Indonesia & Women's World Banking. (2025). Menuju model bisnis inklusif yang responsif gender: Pembelajaran dari kelompok subsisten di Indonesia. Bank Indonesia.

Tautan resmi terkait: bi.go.id | ojk.go.id | womensworldbanking.org