Sumber foto: nasional.kontan.co.id

Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat merancang skema legalisasi bagi produsen rokok ilegal lewat layer tarif cukai baru dan perluasan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), ditargetkan berlaku pertengahan 2026. Namun sejak digantikan Suahasil Nazara pada 14 September 2026, Kemenkeu baru lebih menekankan penguatan penindakan ketimbang menegaskan kelanjutan skema tersebut, sehingga nasibnya masih perlu dipantau.

Bagi Sahabat Wirausaha yang selama ini menjalankan usaha rokok tanpa izin resmi, wacana legalisasi ini sempat jadi secercah harapan untuk naik kelas ke jalur legal tanpa harus menutup usaha. Tapi dengan pergantian pucuk pimpinan Kemenkeu yang baru saja terjadi, apakah rencana ini masih akan berjalan sesuai rencana awal, atau justru berubah arah? Simak kronologi dan konteks lengkapnya berikut ini.

Isu rokok ilegal memang tak pernah benar-benar reda di Indonesia. Data terbaru dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta mencatat hampir 60 juta batang rokok ilegal disita sepanjang 2026 dari 413 kali penindakan—melonjak 257% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Skala yang terus membesar inilah yang mendorong pemerintah mencari pendekatan baru di luar penindakan pidana semata, yang pada akhirnya melahirkan gagasan skema legalisasi.

Baca Juga: Rokok Ilegal Rugikan Negara Triliunan Rupiah, Ini Dampaknya bagi UMKM dan Warungmu

Latar Belakang: Kenapa Purbaya Merancang Skema Legalisasi

Gagasan ini bermula dari Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai kebocoran penerimaan negara akibat rokok ilegal sudah pada level mengkhawatirkan—diperkirakan mencapai 30% dari total penerimaan cukai rokok yang sekitar Rp200 triliun per tahun, atau setara Rp60 triliun setiap tahunnya.

Purbaya melihat banyak produsen rokok skala kecil sebenarnya terjebak dalam pilihan sulit: tetap beroperasi ilegal dan menanggung risiko pidana, atau tutup usaha karena tidak sanggup memenuhi tarif cukai golongan standar yang dinilai terlalu berat bagi skala produksi mereka. Saat meninjau KIHT Kudus, ia bahkan memakai istilah blak-blakan soal pendekatan ini: produsen ilegal ditawari semacam "pemutihan" atas pelanggaran masa lalu, dengan syarat setelah itu benar-benar patuh pada aturan—kalau masih melanggar, barulah ditindak keras.

Bukan Ide Baru: Skema Ini Memperluas KIHT yang Sudah Berjalan

Menariknya, konsep "legalisasi" ini sebenarnya bukan sepenuhnya baru. Pemerintah sudah memiliki instrumen bernama Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/2020 yang kemudian diperbarui menjadi PMK Nomor 22/2023 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau. Tujuannya memusatkan produsen rokok skala kecil dan menengah dalam satu kawasan yang lebih mudah diawasi Bea Cukai, sekaligus memberi mereka jalur legalisasi yang lebih ringan dibanding golongan cukai standar.

Sejauh ini baru dua KIHT yang berstatus aktif, yaitu di Kabupaten Soppeng (Sulawesi Selatan) dan Kabupaten Kudus (Jawa Tengah), dengan puluhan daerah lain—termasuk beberapa di Jawa Timur—dalam tahap perencanaan. Sebagai gambaran dampaknya, dana bagi hasil cukai dari kedua KIHT yang sudah aktif tercatat menyumbang sekitar Rp302 miliar ke penerimaan negara. Angkanya memang kecil dibanding total kerugian dari rokok ilegal secara nasional, tapi menunjukkan pendekatan legalisasi punya jejak nyata, bukan sekadar wacana.

Skema layer cukai baru yang digagas Purbaya pada dasarnya memperluas dan mempercepat pendekatan ini, dengan tarif yang lebih spesifik menyasar produsen kecil.

Syarat dan Manfaat Konkret Bergabung ke Jalur Legal

Bagi Sahabat Wirausaha yang mempertimbangkan opsi ini, berikut gambaran syarat dan insentif yang berlaku dalam skema KIHT/aglomerasi pabrik:

Insentif-insentif ini dirancang khusus agar pelaku usaha skala industri kecil dan menengah (IKM) bisa masuk sistem resmi tanpa harus menanggung beban modal awal yang sama besarnya dengan pabrik rokok skala besar.

Sudah Sampai Mana Prosesnya di Bawah Purbaya?

Dengan kata lain, skema ini sempat berada di tahap matang secara konsep, tapi belum berkekuatan hukum resmi—dan justru di titik krusial inilah pergantian kepemimpinan Kemenkeu terjadi.

Pergantian Menkeu: Momen yang Mengubah Peta Kebijakan

Sumber foto: cnbcindonesia.com

Pada Senin, 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, sehingga transisi ini berlangsung dari dalam institusi yang sama.

Di hari pertamanya menjabat, Suahasil langsung menyampaikan sikap tegas soal rokok ilegal di hadapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama—memastikan penindakan akan terus diperkuat. Ia menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah kebijakan Kemenkeu secara umum, dengan fokus utama menjaga kesehatan APBN dan stabilitas ekonomi.

Namun, ada nuansa penting: seluruh pernyataan publik Suahasil sejauh ini menekankan penguatan penindakan, bukan secara eksplisit menegaskan kelanjutan skema legalisasi warisan Purbaya. Ia bahkan menempatkan isu rokok ilegal dalam konteks lebih luas—turut menyebut barang ilegal lain seperti narkoba dan minuman beralkohol—yang mengindikasikan pendekatan penegakan hukum secara umum, bukan program spesifik untuk transisi produsen rokok ke jalur legal.

Apa Artinya bagi UMKM yang Menanti Kejelasan

Situasi ini membawa dua kemungkinan arah yang belum bisa dipastikan mana yang dominan: skema legalisasi tetap dilanjutkan sebagai pelengkap penindakan mengikuti rencana awal, atau fokus bergeser lebih berat ke penindakan murni, dengan skema legalisasi berpotensi direvisi, ditunda, atau tidak dilanjutkan dalam bentuk yang sama.

Bagi Sahabat Wirausaha yang merupakan produsen kecil dan sempat menaruh harapan pada skema ini, situasi terkini berarti perlu bersabar sembari memantau kejelasan kebijakan, dan tidak dahulu mengambil keputusan bisnis besar berdasarkan asumsi bahwa layer cukai baru pasti berlaku sesuai target semula.

Pertanyaan yang Sering Muncul

Apakah semua produsen rokok ilegal otomatis bisa ikut KIHT?
Tidak. Calon pengusaha tetap harus memenuhi syarat administratif seperti NPWP, NIB, dan izin dari kantor wilayah Bea Cukai, serta melalui proses pengajuan resmi.

Apa risikonya kalau tetap memilih jalur ilegal setelah ada opsi legalisasi?
Purbaya sendiri menegaskan bahwa setelah masa transisi diberikan, pelaku yang tetap beroperasi ilegal akan dihadapkan pada penindakan yang lebih keras—sejalan dengan komitmen Menkeu baru untuk terus memperkuat pengawasan Bea Cukai.

Jika artikel ini bermanfaat, mohon berkenan bantu kami sebarkan pengetahuan dengan membagikan tautan artikelnya, ya!

Follow Instagram @ukmindonesiaid biar nggak ketinggalan informasi atau program penting seputar UMKM. Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin bergabung dengan Komunitas UMKM di bawah naungan kami di UKMIndonesia.id - yuk gabung dan daftar jadi anggota komunitas melalui ukmindonesia.id/registrasi. Berkomunitas bisa bantu kita lebih siap untuk naik kelas!

Daftar Referensi:

• Kementerian Keuangan RI — kemenkeu.go.id
• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) — beacukai.go.id
• Kontan.co.id, "Pemerintah Tengah Siapkan Skema Cukai Ringan untuk Industri Tembakau Kecil" — https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tengah-siapkan-skema-cukai-ringan-untuk-industri-tembakau-kecil
• CNBC Indonesia, "Purbaya Terapkan Layer Tarif Cukai Rokok Baru di Juni 2026" — https://www.cnbcindonesia.com/news/20260504164305-4-732102/purbaya-terapkan-layer-tarif-cukai-rokok-baru-di-juni-2026/amp
• CNBC Indonesia, "Menkeu Suahasil Perintahkan Bos Bea Cukai: Gempur Terus Rokok Ilegal!" — https://www.cnbcindonesia.com/news/20260914174757-4-767833/menkeu-suahasil-perintahkan-bos-bea-cukai-gempur-terus-rokok-ilegal